Monday, 25 February 2013

AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI INOVASI TATA PEMERINTAHAN

Oleh: Awang Anwaruddin
  
“Public sector reform is about strengthening the way that the public sector is managed. The pubic sector may over extended-attempting to do too much with few resources. It may be poorly organized; its decision making process may be irrational; staff may be mismanaged; accountability may be weak;
public program may be poorly designed; and public services may be poorly delivered. Public sector reform is the attempt to fix these problems.”
Mark Schacter (2000)
A.  LATAR BELAKANG
Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia, yang telah diawali sejak lebih dari satu dekade lalu, hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Gejala-gejala yang telah diindikasikan Schacter (2000) di atas masih ditemukan pada berbagai organisasi pemerintah pusat maupun daerah. Kelembagaan yang didesain asal-jadi, proses pengambilan keputusan yang tidak rasional, sistim kepegawaian yang salah kelola, akuntabilitas yang rendah, program kemasyarakatan yang amburadul, dan pelayanan publik yang berkualitas rendah merupakan karakteristik birokrasi di Indonesia saat ini.
Salah satu faktor utama penghambat lajunya RB di Indonesia adalah belum mampunyai birokrasi melepaskan stigma birokrasi tradisional-yang telah mengalami Weberization, Parkinsonization dan Orwellization (Evers,1987) , ke arah birokrasi modern yang meritokratis (Prasodjo, 2008) . Dampak paling terasa dari kondisi status quo ini adalah masih belum dapat diwujudkannya tata pemerintahan yang baik (Dwiyanto, 2003) , yang bercirikan efektif, efisien, profesional, capable, akuntabel, transparan, demokratis, dan bebas KKN (GD&RM RB) baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
Sebagai salah satu lembaga yang menjadi lokomotif penggerak RB di Indonesia, sudah sewajarnya bila Lembaga Administrasi Negara (LAN) sangat berkepentingan untuk ikut mempercepat lajunya RB melalui berbagai komponen dalam struktur kelembagaan LAN. Dalam hubungan ini, Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (PITP)-sebagai salah satu pusat di bawah Kedeputian Inovasi Administrasi Negara, akan melakukan berbagai program inovatif dalam bidang tata pemerintahan agar mampu mendukung tugas utama LAN sebagai policy think-tank dan pemicu lajunya Reformasi Birokrasi dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
B.  RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi LAN
Visi LAN adalah ‘Menjadi Institusi yang Handal dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara.’ Untuk merealisasikan visi tersebut, LAN memiliki 3 misi sbb.:
  • LAN harus menjadi policy think tank yang kuat bagi pemerintah pada umumnya;
  • LAN menjadi pusat penyiapan kader dan pemimpin aparatur sipil nasional (ASN); dan
  • STIA-LAN dikembangkan menjadi pendidikan tinggi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan profesi ASN.
2. Visi dan Misi PITP
Untuk mendukung keberhasilan Visi LAN, maka PITP harus mengembangkan Visi untuk menjadi ‘Pusat Penelitian dan Pengembangan dalam Inovasi Tata Pemerintahan.’ Dan agar Visi tersebut terpenuhi, PTIP harus melaksanakan Misi sebagai berikut:
  • Melakukan penelitian dan kajian inovasi tata pemerintahan;  
  • Melakukan pengembangkan berbagai sistim inovasi tata pemerintahan;  
  • Melakukan pembenahan existing products sistim tata pemerintahan yang telah dikembangkan dan diakuisisi oleh berbagai lembaga pemerintah. 
Implementasi visi dan misi PITP tersebut dilakukan melalui pendekatan evidence-based policy research sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar valid dan reliable karena didasarkan pada penelitian, pengembangan dan kajian akademik. Rekomendasi kebijakan selanjutnya disampaikan LAN kepada Meneg PAN&RB khususnya, dan kepada pemerintah pada umumnya, sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan tata pemerintahan yang menghambat lajunya Reformasi Birokrasi.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Sejalan dengan peran LAN sebagai salah satu lembaga penggerak RB dan visi utama LAN untuk menjadi sebuah institusi yang handal dalam pengembangan sistem Administrasi Negara, maka Tujuan Strategis PITP dapat dirumuskan sebagai berikut.:
  • Tersusunnya berbagai rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang inovatif;  
  • Terbangunnya berbagai model sistim informasi tata pemerintahan yang inovatif;  
  • Tertatanya berbagai sistim informasi tata pemerintahan yang telah dikembangkan. 
Untuk mengukur keberhasilan setiap butir tujuan strategis tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan berbagai Sasaran Strategis PITP. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan pertama (T1) Sasaran Strategis PTIP antara lain sebagai berikut.:
  • Rekomendasi kebijakan tentang sistem pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja; 
  • Rekomendasi kebijakan tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja; 
  • Rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan pengetahuan Reformasi Birokrasi.
 Adapun Sasaran Strategis PTIP untuk Tujuan kedua (T2) antara lain sebagai berikut.: 
  • Model Sistim informasi LAKIP berbasis elektronik (e-LAKIP); 
  • Model Sistim informasi Analisis Jabatan berbasis elektronik (e-ANJAB); 
  • Model Sistim Perkantoran Modern berbasis elektronik (e-OFFICE); 
  • Model Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja berbasis elektronik (e-MONEV); 
  • Model Website dan Webmail Instansi Pemerintah.
 Sedangkan Sasaran Strategis PTIP untuk Tujuan ketiga (T3) antara lain sebagai berikut.: 
  • Desain Sistem Manajemen Sumberdaya Instansi Pemerintah (GRMS); 
  • Desain Sistem Pengadaan Barang Instansi Pemerintah (Reform e-Proc); 
  • Desain Sistem Anggaran Instansi Pemerintah (Reform e-Budgeting); 
  • Desain Sistem Perencanaan Instansi Pemerintah (Reform e-Planning); 
  • Desain Sistem Pelaporan Instansi Pemerintah (Reform e-Reporting.
C.  STRATEGI IMPLEMENTASI
Implementasi berbagai program kegiatan yang direncanakan tersebut di atas merupakan upaya yang cukup kompleks dan kontroversial karena menyangkut kepentingan berbagai pihak dan membutuhkan komitmen dan dedikasi, serta waktu, tenaga, dan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan adalah incremental approach, melalui tahapan dan berkelanjutan. Adapun tahapan yang dilakukan pada implementasi setiap program kegiatan adalah sebagai berikut:
  1. Tahap Awal. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang perlu dipersiapkan adalah (a) memperoleh komitmen dari pimpinan untuk mendukung dan legalisasi program; (b) melakukan benchmark terhadap produk yang akan dihasilkan dan institusi pengguna produk; dan (c) melibatkan para pakar yang memiliki kompetensi sesuai substansi program untuk melakukan identifikasi dan menyusun strategic plan (Caiden, 1976) .
  2. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini, perlu dilakukan (a) penanaman kesadaran terhadap semua pemangku kepentingan tentang pentingnya produk yang akan dihasilkan; (b) melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan; dan (c) membangun komitmen dan menjaganya hingga dihasilkannya produk dan berakhirnya program (Mersman and von Harder, 2002).
  3. Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan dengan cara: (a) melibatkan kembali para pakar substantif untuk merumuskan nilai-nilai yang menjadi indikator standar evaluasi; dan (b) melibatkan instansi pengguna dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pemanfaatn produk Reichheld (1994) 
 Jakarta, 23 Januari 2013
 
 REFERENSI

Caiden, Gerald E. 1976. Implementation—The Achilles Heel of Admninistrative Reform. dalam The Management of Change inGovernment, edited by Arne F. Leemans. The Hague: Martinus Nijhoff.

Dwiyanto, Agus (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Evers, Hans-Dieter (1987). The bureaucratization of Southeast Asia dalam Comparative Studies in Society and History / Volume 29 / Issue 04 / October 1987, pp 666-685. Copyright © Cambridge University Press 1987; DOI: http://dx.doi.org/ 10.1017/S0010417500014833 (About DOI), Published online: 03 June 2009

Mersmann, Gerhard, and Gero von Harder. 2002. Change Management. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Prasojo, Eko (2008). Ciptakan Birokrasi Modern. http://www.inilah.com/ read/detail/ 22711/ciptakan-birokrasi-modern retrieved on 20/01/13

Reichheld, Frederick F. 1994. Measuring Change & Changing Measures dalam The Change Management Handbook, edited by Lance A. Berger,Martin J. Sikora, and Dorothy R. Berger: Chicago: Richard D.Irwin, Inc.

Schacter, Mark (2000). Public Sector Reform in Developing Countries: Issues, Lessons and Future Directions. Ottawa, Canada: Policy Branch of CIDA.














 

No comments: